JURNALBANTEN.CO.ID, CILEGON – Wakil Ketua DPRD Cilegon Hasbi Sidik mengatakan siap mendukung putra daerah atau dengan kata lain pribumi yang merupakan orang asli Cilegon untuk menjadi pejabat di Lingkungan Pemkot Cilegon.
Hal itu disampaikan Hasbi saat menemui perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) dan aktivis Cilegon yakni Ketua Koalisi Banten Bersatu (KBB), Hamami, Ketua Komite Penyelamat Kearifan Lokal, Hundusi Hambali, Ketua Gerakan Bina Masyarakat (Gebrak) Bedi Zein, pemerhati dan aktivis buruh Cilegon, Maman Hilman, serta akademisi, Pauri Samal di ruang kerjanya, Senin (17/7/2023).
“Saya juga ingin orang Cilegon itu menjadi pejabat (di Lingkungan Pemkot Cilegon). Yang penting komitmen untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Hasbi mengatakan, pada posisi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) terhadap 9 jabatan eselon 2 yang kosong pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Cilegon merupakan ranah dan kewenangan eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah.
“Pada posisi seperti saat ini, secara aturan kan kita (DPRD) tidak boleh mencampuri urusan teknis, aturannya kan semua sudah jelas di eksekutif. Secara aturan kebijakan ada Timsel (Pansel), pada akhirnya Walikota,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hasbi menuturkan, apa yang menjadi aspirasi dari perwakilan ormas dan aktivis Cilegon terkait dengan pentingnya mengutamakan putra daerah asli Cilegon untuk duduk dalam posisi jabatan eselon dua, akan disampaikannya kepada pihak eksekutif.
“Masukan ini menurut saya penting untuk disampaikan, karena bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat kita yang notabene berada di kelilingi kawasan industri, kalau tidak begitu mau siapa lagi,” tuturnya.
Akan tetapi, Hasbi kembali mengingatkan bahwa pihaknya sebagai legislatif tidak memiliki kewenangan secara khusus terkait dengan penempatan jabatan pada seleksi terbuka JPT Pratama tersebut.
“Karena lagi proses awal sedang asesment, kalau sudah lulus administrasi kaya sekarang, yah tinggal bagaimana kompetensinya. Kan dalam ranah disitu ada Timsel, dalam rangka untuk memastikan. Karena ini ranahnya adalah eksekutif, DPRD kan tidak punya kewenangan secara khusus, kecuali mungkin menyampaikan aspirasi dari teman-teman, untuk misalnya menjadi bahan pertimbangan Walikota,” pungkasnya. (*)
Redaksi
