JURNALBANTEN.CO.ID, CILEGON – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Cilegon mendorong panitia seleksi (Pansel) untuk mengutamakan pejabat lokal yang berasal dari Cilegon untuk duduk pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon 2.
Hal itu menanggapi pengumuman hasil seleksi administrasi pada seleksi terbuka JPT Pratama pada 9 organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada 13 Juli 2023 kemarin.
Ketua Ormas Koalisi Banten Bersatu (KBB), Hamami mengatakan, jika JPT Pratama atau eselon 2 dijabat oleh orang lokal atau dengan kata lain putra daerah asli Cilegon, maka pejabat tersebut akan memiliki nilai lebih untuk perkembangan dan pembangunan Kota Cilegon.
“Salah satunya posisi JPT yang menangani ketenagakerjaan. Memang satu sisi kita mengakui setiap personal pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi, kalau nanti seorang pejabat yang notabene dari kearifan lokal atau dengan kata lain orang asli daerah atau pribumi, Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah itu sendiri dan juga masyarakat,” kata Hamami kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
Hamami menyampaikan, dirinya beserta perwakilan ormas dan tokoh masyarakat Cilegon baru saja berkunjung dan bersilaturahmi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin yang juga Ketua Pansel seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkot Cilegon untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
“Kami menyampaikan aspirasi itu ke Pak Sekda. Artinya disini kita melihat ada sosok yang saya kira pas untuk menduduki salah satu jabatan tertinggi di eselon 2 terkait dengan hubungan tadi kearifan lokal yang harus kita dukung, mudah-mudahan setalah aspirasi kita melalui Pak Sekda bisa disampaikan ke Pak Walikota (Helldy Agustian), dan harapan kami Pak Walikota juga merespon apa yang kita harapkan. Tentu ini juga bagian dari pada respon masyarakat untuk mendukung langkah-langkah serta program Pemerintah Kota Cilegon saat ini,” ujarnya.
Hamami juga menuturkan, dengan segala kelebihan dan kekurangan, pihaknya tetap mengapresiasi program Pemkot Cilegon yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita sebagai masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah saat ini, terutama ke Pak Walikota. Tentu ada sedikit catatan yang mana ini penting untuk segera dilaksanakan terkait program-program, salah satunya janji kampanye kepala daerah yang harus kita dukung dalam menangani masalah pengangguran di Kota Cilegon,” katanya.
Untuk itu, Hamami berharap, Walikota Cilegon Helldy Agustian dapat benar-benar mempertimbangkan kearifan lokal dalam menempatkan pejabat pada posisi eselon 2 di Lingkungan Pemkot Cilegon.
“Saya rasa saat ini ada putra daerah asli pribumi yang mampu memberikan satu dedikasi yang tinggi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan baik dan kondusif. Kenapa kami selaku masyarakat menginginkan adanya pejabat kearifan lokal atau asli wong Cilegon, tentu ini menjadi catatan penting bagi masyarakat, karena yang tahu kultur dan budaya disini yah orang cilegonnya sendiri, tahu kebutuhan masyarakat, walaupun memang kita selaku manusia ada kekurangan dan kelebihan,” tuturnya.
Hamami menilai, pejabat lokal yang menempati eselon 2, dinilai akan lebih efektif dan dapat memberikan inovasi terbaik dalam menlaksanakan program pemerintah, salah satunya untuk mengentaskan pengangguran.
“Ada generasi yang harus diakui, karena yang kita tahu kearifan lokal ini sedikit di pemerintah ini. Maka dari itu, sudah saatnya kita dukung program pemerintah melalui kearifan lokal, karena bagaiman pun juga, sosok putra daerah itu merupakan hasil dari pada penilaian-penilain dari berbagai unsur masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan aktifis buruh Maman Hilman yang juga mewakili komponen LSM dari kalangan buruh. Menurutnya, dengan menempatkan pejabat eselon 2 yang merupakan warga lokal asli, dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami komponen LSM Buruh mendorong kepada pansel agar mengakomodir konten lokal, karena secara bibit, bebet, dan bobot telah memenuhi unsur, dan kehadirannya bisa membantu mengentaskan program pemerintah salah satunya yakni pengangguran. Karena, problematika Cilegon adalah pengangguran yang sampai saat ini belum selesai, sehingga ada momen yang pas,” ungkapnya.
Hilman juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Walikota Helldy Agustian.
“Apresiasi kepada Pak Walikota yang sudah banyak menuai prestasi, tetapi tentunya hal-hal yang belum selesai mohon diselesaikan terkait janji politik dan sebagainya, salah satunya masalah pengangguran. Untuk itu kami meminta kepada Pak Wali agar menempatkan pejabat eselon 2 di OPD terkait ketenagakerjaan dari masyarakat lokal Cilegon,” pungkasnya. (*)
Redaksi
