JURNALBANTEN.CO.ID, CILEGON – DPRD Kota Cilegon gelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025, Rabu, 1 Juli 2026.
Raperda tersebut dibahas setelah laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.
Rapat Paripurna pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan itu dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, unsur Forkopimda Kota Cilegon, serta jajaran OPD Pemkot Cilegon.
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, dokumen pertanggungjawaban APBD Pemkot Cilegon itu akan menjadi dasar pembahasan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Laporan keuangan telah melewati proses audit oleh BPK dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dokumen itu memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang akan menjadi bahan pembahasan dan evaluasi DPRD,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, setelah penyampaian Raperda, DPRD akan melanjutkan pembahasan melalui agenda pandangan umum fraksi-fraksi yang dijadwalkan pada Senin, 6 Juli 2026.
“Setelah penyampaian Raperda ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada agenda pandangan umum fraksi-fraksi,” tutur Rizki.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyampaikan realisasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,12 triliun atau sekitar 98 persen dari target yang ditetapkan.
Fajar menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp975,46 miliar atau 105,83 persen dari target. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,14 triliun atau sekitar 93,3 persen dari target Rp1,22 triliun.
“Realisasi pendapatan tersebut menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025,” ujar Fajar.
Dari sisi belanja, Pemkot Cilegon mencatat realisasi sebesar Rp2,2 triliun atau sekitar 92,9 persen dari pagu anggaran.
Menurut Fajar, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan.
“Belanja tersebut diharapkan mendukung pelayanan kepada masyarakat, pembangunan yang terarah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” katanya.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan berlanjut sesuai tahapan yang diatur dalam tata tertib DPRD sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ADV)
